Hormati Proses Hukum, Utamakan Kepentingan Publik

Dia menambahkan, Kongres VII IPPAT di Makasar mendapat banyak kritik karena terkesan militeristik.

“Senjata laras panjang masuk ke forum dengan posisi siap ditembakkan,” imbuh Alvon.

Firdhonal sebagai salah satu pihak turut tergugat mengatakan, aturan main pelaksanaan kongres adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPAT.

Menurutnya, kongres bisa dilaksanakan tanpa adanya kecurangan yang merugikan peserta lain.

“Faktanya surat suara sudah cacat hukum. Ada surat suara yang dibuat di Jakarta ada yang dibuat di Makasar,” kata Fidhonal.  

Di sisi lain, pengamat hukum dan kelembagaan publik Harli Muin menekankan pentingnya proses nonlitigasi.

Menurut dia, yang paling penting untuk membuka jalan bagi penyelesaian adalah kemauan untuk menyelesaikan perkara.

“Pertanyaannya, apakah para pihak bisa menciptakan kondisi lingkungan yang menjamin penyelesaian yang fair sehingga bisa mengembangkan dan mengusulkan solusinya masing-masing?” kata Harli. (jos/jpnn)