Ibu Kota Pindah: Hanya untuk Kantor Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Kedubes

Opsi lainnya, kota berpenduduk sampai 870 ribu. Kota itu butuh lahan 30 ribu hektare dengan biaya 232 triliun. ’’APBN hanya difokuskan pada infrastruktur utama dan beberapa kantor,’’ tambahnya.

Yang jelas, pemerintah ingin mencari lokasi yang paling ideal. Baik dari ketersediaan sumber daya, seperti air. Kemudian, bebas bencana dan meminimalkan biaya pembangunan infrastruktur. Wilayahnya berupa kota baru, namun jangan sampai terlalu jauh dari kota yang ada. Sehingga, jangan sampai nominasi empat provinsi tersebut menjadi persaingan antardaerah.

Masing-masing gubernur bergantian memaparkan kelayakan daerahnya sebagai ibu kota baru. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar misalnya, menonjolkan wilayahnya yang berada di pesisir selat Makassar.

’’Wilayah kami ditunjang oleh perairan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia ) II,’’ terangnya. Wilayahnya berada di tengah antara barat dan timur serta utara dan selatan.

BACA JUGA: Dorong Revisi UU ASN Dikebut, Honorer K2 Optimistis Diangkat jadi PNS

Dia juga menjamin sudah ada lokasi di Sulbar yang tidak memerlukan pembebasan lahan alias gratis. Juga tidak perlu merusak alam. Bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur juga telah tersedia, dalam hal ini bukit-bukit kapur yang selama ini menjadi bahan baku semen. Tidak perlu mendatangkan bahan dari luar daerah.

Sulbar juga unggul dalam hal dampak sosial. Sebab, jumlah penduduknya tergolong minim. hanya 1,5 juta di enam kabupaten. Sulbar juga tidak berbatasan dengan negara manapun sehingga relatif aman dari ancaman kedaulatan negara.

Sekdaprov Sulbar Muhammad Idris meyakinkan wilayahnya relatif aman dari potensi bencana alam. ’’Kami hanya ada gempa, dan skalanya itu sangat kecil,’’ terangnya. Itu karena posisi Sulbar memang berada di dekat jalur sesar Palukoro yang melintasi Sulawesi tengah.