Idrus Bawa Pesan Papa Novanto ke Rumah Agung
jpnn.com, JAKARTA - Tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto kabarnya telah mengambil haknya sebagai Ketua Umum Golkar, untuk menunjuk pelaksana tugas atau plt ketum. Papa Novanto (julukan Setnov) memilih Sekjen Golkar, Idrus Marham.
Jika tidak ada aral melintang, penetapan Plt Ketum Golkar akan dibahas sebagai agenda utama dalam rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung, Selasa (21/11) ini. Munculnya nama Idrus sebagai sosok Plt Ketum Golkar disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
Agung menyebut bahwa Idrus menyampaikan langsung pada dirinya, bahwa dia sudah mendapat mandat dari Setnov untuk menjabat posisi Plt Ketum. "Tadi pagi (kemarin) Idrus ke rumah saya menyampaikan itu," ujar Agung usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/11).
Agung menyebut bahwa Idrus tidak menunjukkan surat penunjukan itu kepada dirinya. Namun, dirinya meyakini pada saat pleno nanti Idrus akan menyampaikan sikap dari Setnov itu. Dalam hal ini, Dewan Pakar siap mendukung keputusan Setnov terkait penunjukan Plt Ketum itu. ”Kami mendukung keputusan Ketum Golkar atas saudara Idrus,” ujarnya.
Hanya saja, Dewan Pakar sedikit berbeda dengan Setnov soal posisi Sekjen yang bakal ditinggal oleh Idrus jika benar menjadi Plt Ketum. Setnov dalam hal ini menunjuk Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif Yahya Zaini sebagai Sekjen.
Dalam hal ini, Dewan Pakar merekomendasikan tiga nama lain, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga atau Sarmuji sebagai Sekjen. ”Kami nilai Pak Yahya sudah mendapat tugas untuk persiapan pemilu, itu jauh lebih berat,” kata Agung terkait pertimbangan menolak Yahya.
Namun, kata Agung, rekomendasi Dewan Pakar itu tentu tidak bersifat mutlak. Surat rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada DPP untuk disampaikan pleno sebagai bagian dari pertimbangan. ”Keputusan sepenuhnya ada di DPP, bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, kami harap jangan ditolak,” ujarnya.
Penetapan Plt Ketum, lanjut Agung, diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Agung berharap Plt Ketum bisa segera melakukan konsolidasi partai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hal ini mengingat, posisi Plt Ketum tidak memiliki kuasa seperti Ketum yang definitif. ”Kami harap bisa digelar paling lambat akhir Desember,” ujarnya.