Impor Beras Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Stok Nasional

Lebih lanjut ia mengatakan, mempolitisasi pangan dengan menutupi keadaan yang sebenarnya akan membahayakan bagi stabilitas keamanan nasional. Untuk itu impor pangan merupakan konsekuensi dan dampak karena adanya permasalahan di sektor produksi.

Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Pertanian Kemenko Ekonomi), Musdalifah Mahmud dalam kesempatan yang sama menjelaskan, impor beras sangat penting untuk memperkuat stok beras nasional apalagi akhir-akhir ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda bencana sehingga pemerintah memerlukan stok beras.

Musdalifah juga mengakui, stok beras nasional sebelumnya hanya 400 ton sehingga pemerintah harus mengimpor 1,8 ton sebagai antisipasi.

"Impor beras sangat penting untuk memperkuat stok beras nasional apalagi akhir-akhir ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda bencana sehingga pemerintah memerlukan stok beras. Stok beras nasional sebelumnya hanya 400 ton sehingga pemerintah harus mengimpor 1,8 ton sebagai antisipasi," ujarnya.

Diketahui, seminar nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Hanura DPR bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar diantaranya, Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekonomian  Republik Indonesia) yang bertindak sebagai Key Note Speaker yang diwakili Musdalifah Mahmud (Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Pertanian Kemenko Ekonomi),  H. Inas Nasrullah Zubir (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura sekaligus Ketua Fraksi Hanura DPR RI), Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB), Franciscus Welirang (Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia), dan Yeka Hendra Fatika  (Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi).

Seminar ini dihadir 150 orang peserta yang berasal dari berbagai kalangan, antara lain, Pemerintah, BPH DPP Partai Hanura, Anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asian Solidarity Economy Council, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI), LSM, dan Media Massa.(fri/jpnn)