Infrastruktur dan Fantastika Jokowi

Setiap variabel daya saing dan iklim investasi tersebut di atas tentu mempunyai karakteristiknya sendiri, dan karena itu membutuhkan fokus dan ketekunan dalam upaya menuntaskannya. Variabel sumber daya manusia, misalnya, membutuhkan ketelitian tersendiri untuk mendefinisikan kebutuhan, mengidentifikasi titik persoalan, dan mengambil langkah cerdas untuk melakukan perubahan. Perubahan di aras sistem pendidikan dan pelatihan kita.

Persoalan birokrasi juga demikian, membutuhkan keuletan dalam menemukan titik-titik persoalan. Untuk menghadirkan solusi yang tepat. Di variabel infrastruktur, di sini kita harus mengatakan satu hal, yang agak pasti, yakni bahwa reformasi dan transformasi variabel-variabel daya saing yang lain tidak membutuhkan anggaran sebesar anggaran untuk membangun infrastruktur.

Di variabel infrastruktur, dibutuhkan bold measure berbentuk anggaran yang besar dan politik anggaran yang committed, dengan keyakinan bahwa anggaran besar yang digelontorkan ke sana mempunyai dasar visi yang jelas dan secara jangka panjang akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Sebab tidak mudah untuk membuat keputusan membelanjakan Rp 300 trilyun hingga Rp 400 trilyun per tahun jika kita tidak mempunyai visi dan keyakinan bahwa langkah tersebut mempunyai kemanfaatan yang baik bagi bangsa secara umum.

Karena itu memahami Jokowi dengan magnitude langkah pembangunan infrastrukturnya memang membutuhkan penjernihan visi ekonomi setiap kita yang melihatnya. Bahwa selain alasan keadilan antar daerah dan misi persatuan yang diemban melalui pembangunan infrastruktur sebagaimana yang beberapa kali dijelaskan Presiden Jokowi sendiri, ada juga visi ekonomi yang dituju untuk menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan dan pengangguran secara jangka panjang. Juga bahwa di samping fungsi ekonomi yang sudah bisa kelihatan hari ini seperti pengendalian inflasi, kemudahan pergerakan barang dan jasa, peringanan biaya logistik, dan kelancaran pergerakan manusia, ada impak ekonomi berskala lebih besar yang bisa diharapkan ke depan dari perhatian besar kita ke bidang infrastruktur.

Impak ekonomi dalam jangka pendek pasti tidak sebesar anggaran infrastruktur itu sendiri. Karena itu kritik mengenai time lag (kesenjangan antara waktu pembangunan atau investasi dan waktu pengembalian modal dalam skala ekonomis) sebetulnya sudah merupakan konsekuensi logis dari suatu langkah pembangunan yang berorientasi jangka panjang, karena time lag adalah sesuatu yang inheren dalam suatu langkah kebijakan publik jangka panjang. Jika pembangunan infrastruktur sekadar sebuah langkah bisnis suatu entitas bisnis, pastilah persoalan time lag tersebut merupakan persoalan sangat serius dan dapat menjadi dasar gugatan terhadap kelayakan rencana pembangunannya. Tetapi tentu saja jelas, bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi mengemban misi-misi yang berkarakter sebagai kebijakan publik, yakni keadilan antar daerah, persatuan nasional, dan daya saing ekonomi jangka panjang; dan karena itu tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan kriteria time lag dengan cita rasa kepentingan satu korporasi.

Kritik dan pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah kebijakan publik yang berdimensi jangka panjang tersebut tidak mengganggu ketahanan fiskal kita jangka pendek dengan banyak komponen kebutuhan belanja dan komponen pemasukan lainnya? Apakah hasil di suatu waktu di jangka panjang tersebut sepadan dengan harga (tradeoff) yang harus dibayar hari ini?

Sampai ke tingkat mana lagi kebutuhan infrastruktur harus dipenuhi untuk boleh melihat hasilnya di suatu waktu tersebut? Variabel daya saing mana lagi yang harus dibenahi dan sampai di tingkat pembenahan seperti apa agar boleh menyongsong waktu panen tersebut?

Kewajaran Angka