Infratruktur Angkutan Masal dan Penegakan Hukum Harus Matang

Persiapan Penerapan Ganjil-Genap

Senin, 17 Desember 2012 – 15:21 WIB

Kedua, Arwani menambahkan, infrastruktur penegakan hukumnya juga harus betul-betul serius disiapkan. Tegasnya, ini untuk mengantisipasi munculnya permasalahan baru.

"Jika infrastruktur penegakan hukumnya tidak siap, dikhawatirkan akan membuka celah untuk melakukan pelanggaran yang lebih besar, misalnya praktek pemalsuan pelat nomor," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR itu. (boy/jpnn)

JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi menilai rencana kebijakan penggunaan pelat kendaraan ganjil dan genap oleh Pemerintah Provinsi DKI

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News