Ini Daftar Pekerjaan Rumah Jokowi-JK di Sektor Ekonomi

Senin, 01 Januari 2018 – 12:14 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Foto: Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyampaikan sejumlah catatan kritis sebagai refleksi akhir tahun bidang ekonomi untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Setidaknya ada delapan poin yang dia harapkan bisa menjadi bahan perenungan bagi pemerintah.

Pertama, kemiskinan yang terus mengancam bangsa Indonesia yang kaya raya ini.

Ekonomi yang dibangga-banggakan tetap belum mampu membebaskan rakyat dari jurang kemiskinan.

Terbukti, pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen).

Angka itu bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Akar masalahnya, menurut politikus asal Jawa Barat ini, ada pada sistem ekonomi yang dipakai pemerintah selama ini. Sistem itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan.

"Pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang acuannya sering jadi polemik, sering salah tafsir, dan bahkan menyesatkan. Faktanya, kemiskinan tetap tumbuh subur. Per Maret 2017, menurut BPS, jumlah orang miskin bertambah sebesar 6900 jiwa," ujar Heri.