Inilah Sikap Komnas HAM RI terkait Krisis Kemanusiaan di Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyoroti perkembangan politik di Myanmar sebagai refleksi bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak.

Sebab, kata dia, Komnas HAM merasa khawatir gejolak di negara Seribu Pagoda itu bisa berimplikasi ke negara kawasan regonal. Terutama dalam hal pelaksanaan prinsip HAM di negara regonal.

"Komnas HAM RI menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait implikasi kudeta politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar terhadap situasi pelaksanaan prinsip HAM di ranah regional," ungkap Damanik dalam keterangan persnya, Kamis (22/4).

Selain itu, kata dia, Komnas HAM RI mencermati menguatnya praktik otoritarianisme di kawasan Asia Tenggara, menyusul gejolak politik di Myanmar.

"Indikasinya mengarah kepada semakin menyempitnya ruang untuk peduli pada isu-isu HAM dan demokrasi serta di sisi lain semakin maraknya praktik kekerasan dan diskriminasi," ujar Damanik.

Komnas HAM pun, kata eks dosen Universitas Sumatra Utara itu, berharap semua pihak menahan diri, menggelar dialog konstruktif, dan berusaha mencari penyelesaian positif dan damai.

Kondisi damai tersebut, kata Damanik, demi menciptakan stabilitas politik, hukum, dan HAM yang menjadi indikator penting dalam mendukung aktivitas perekonomian di Myanmar maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

Menurut dia, Komnas HAM RI sebagai bagian dari organisasi internasional, the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) dan the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), bakal mendorong demokratisasi Myanmar serta penguatan kerja sama antarlembaga negara di bidang HAM.