Pada hari Selasa (1/8/2017), PM Turnbull menolak menjawab pertanyaan tentang apakah ia mendukung opsi itu.
Pada hari Senin (31/7/2017), ketika berita tentang desakan baru untuk sebuah pemungutan suara di Parlemen muncul, PM Turnbull mengatakan bahwa para anggota Parlemen dari Partai Liberal berhak untuk memiliki pandangan yang berbeda.
Tapi beberapa politisi di dalam Partai Liberal yang telah memeringatkan PM Turnbull secara pribadi gagal memahami prosesnya.
Mereka berpendapat, ada perbedaan besar antara menyampaikan suara hati nurani atas sebuah isu dan mendukung Oposisi untuk menentukan agenda Parlemen.
Kritikus PM Turnbull memeringatkan, dengan terpecahnya suara di partainya, kelompok kecil dari anggota Partai Liberal akan mengungkap bahwa Pemerintah telah kehilangan kendali atas DPR.
Para menteri senior bersikeras bahwa kebijakan Pemerintah adalah untuk mengadakan referendum yang menyediakan kesempatan bagi para pemilih untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut harus diubah.
Menteri Lapangan Kerja, Michaelia Cash, mengatakan bahwa partai tersebut akan berpegang pada komitmen pemilihannya.
"Kebijakan kami sebagai pemerintah sangat jelas. Kebijakan kami adalah referendum dan kami tak memiliki rencana untuk mengubahnya," kata Senator Cash.
Perdana Menteri Australia telah menolak untuk mengatakan bagaimana ia akan menangani langkah selanjutnya dalam masalah pernikahan sesama jenis yang mengancam stabilitas Pemerintahannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
Pertama Kali Bermain Film Horor, Rachel Vennya Ingin Keluar Dari Zona Nyaman
Salam Rancage Membuat Olahan Sampah Kertas Menjadi Produk Premium
Bentrok Ormas di Pekanbaru, Polda Jatim Buru Seluruh Pelaku | Reaction JPNN
Ridwan Kamil: Saya Harus Memuji Pak Anies
JPU Hadirkan Saksi Ahli Pertanahan di Sidang Gunawan Muhammad