Izin KBIH Wajib Dipermudah, Perbaiki IPK Kemenag

Senin, 23 Januari 2012 – 20:34 WIB

Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada jumlah PIHK baru pada 2011 itu tak lebih dari 130 lembaga. Dari jumlah itu pun tak mungkin nilai pungli yang dilakukan oknum Kemenag mencapai miliaran rupiah.

Biarpun kecil, lanjut dia, proses itu merupakan bagian dari pelayanan Kemenag. Masyarakat menjadi penerima pelayanan langsung, sehingga apapun yang terjadi pada pelayanan tersebut bakal mendapat perhatian serius. ”Saya ingatkan kembali, tak perlu lah memungut biaya apapun. Semuanya gratis,” tandasnya.

Dengan bersikap tegas itu, sambung dia, secara perlahan IPK rendah yang dimiliki Kemenag dapat meningkat perlahan. Publik pun bakal lebih mempercayai lembaga ini secara penuh. Tidak ada keraguan terkait pelayanan.

Selain persoalan izin KBIH – PIHK, Suryadharma Ali pun menuturkan pelayanan lain yang ikut memperburuk citra Kemenag terkait pelayanan KUA (Kantor Urusan Agama). Dalam IPK tersebut memperlihatkan pelayanan KUA masih marak gratifikasi.

JAKARTA – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan KPK akhir tahun lalu menjadi bahan evaluasi penting Kementerian Agama (Kemenag). Karena

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next