Izinkan Militernya Gelar Operasi Bersenjata di Negara Lain, Tiongkok Dikhawatirkan Ikuti Pola Rusia

Menlu Wang pekan lalu memperjelas bahwa Tiongkok bermaksud untuk terus mengejar hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Pasifik Selatan.

"Pakta Kepulauan Solomon memungkinkan militer Tiongkok untuk campur tangan di masa depan jika ada situasi genting, atau mungkin kudeta atau masalah keamanan," kata Dr Kuo.

"Jadi pedoman ini menyangkut perlunya dasar hukum bagi Tiongkok untuk campur tangan (secara militer di negara lain)," jelasnya.

Pedoman tersebut tampaknya melegitimasi kekuatan militer Tiongkok untuk melakukan intervensi jika kepentingan Pemerintah Tiongkok di luar negeri terancam.

Di bawah Belt and Road Initiatives, Beijing telah meminjamkan puluhan miliar dolar ke negara lain untuk membangun proyek-proyek infrastruktur, yang dalam beberapa kasus telah diambil alih oleh Tiongkok setelah negara peminjam gagal bayar.

Sebuah perusahaan milik Tiongkok sedang membangun landasan terbang di negara Kiribati yang sangat strategis di Pasifik Selatan, sementara di Australia, perusahaan swasta Tiongkok Landbridge telah menyewa Pelabuhan Darwin selama 99 tahun.

Masih belum jelas apakah ancaman terhadap keterlibatan Tiongkok dalam proyek-proyek semacam itu tercakup dalam kerangka hukum yang baru tersebut.

Namun yang pasti, pedoman ini keluar ketika ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat atas Taiwan meningkat.