Jabar Jadi Rujukan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

jpnn.com, BANDUNG - Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu provinsi dengan progres kemajuan penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, M. Arif Tasrif, usai beraudiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/2/20).

"Ini yang membuat kita ingin tahu, kita mau belajar juga, pusat kita perlu belajar dari daerah, dengan prestasi yang bagus," kata Arif.

"Setelah semua faktor kita evaluasi. Kita masukan hasilnya menjadi bahan bagi tidak cuma Jabar, tapi semua daerah di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Jabar," tambahnya.

Arif pun berharap sinergi pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan menguat.

"Kita ingin duduk bareng dengan Jawa Barat ini khususnya untuk mengidentifikasi kira-kira apakah fokus program yang sekarang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, kita mau bedah bareng ini," ucapnya.

Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jabar mengalami penurunan sekitar 23,27 ribu jiwa. Dari 3,40 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019 menjadi 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan sejumlah program inovatif. Seperti Desa Juara yang mempunyai tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa.