Jangan Main-main, Pak Gubernur Siapkan Linggis dan Palu

Midji juga mengimbau panitia lelang proyek agar jangan meloloskan perusahaan-perusahaan yang sudah pernah bermasalah. Sekecil apapun masalah yang telah dibuat.

"Saya minta aparat penegak hukum ketika proyek di jajaran pemerintah provinsi berkaitan dengan pembayaran, kamajuan fisik ada masalah harus diperiksa dulu itu konsultan pengawas," tuturnya.

Selama ini, selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang biasa siap diperiksa. Tapi konsultan pengawas yang sudah dapat biaya besar tidak pernah tersentuh hukum. “Padahal semua pembayaran itu kan dari laporan mereka," ucapnya.

Konsultan pengawas juga diperiksa jika ditemukan kualitas pekerjaan tidak seusai dengan spek yang telah disepakati. "Yang harus kena duluan itu konsultan pengawas," pungkasnya. (riz/arm)