Jangan Sampai Negara Terus Tersandera Kasus HAM

Senin, 30 Juli 2012 – 23:03 WIB

Selain itu dia juga menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) agar pemerintahan berikutnya tetap memroses penyelesaian pelanggaran HAM. "Dari sisi ketersediaan waktu, Presiden SBY tidak lagi mungkin menyelesaikan pelanggaran berat HAM. Tindakan yang paling optimal hanya mengeluarkan Perpres yang intinya agar pemerintahan berikutnya tetap memroses kasus pelanggaran Ham," tegasnya. (fas/jpnn)

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa penuntasan pelanggaran berat hak asasi manusia

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News