Jangan Sampai Rakyat Miskin Tidak Terima Bantuan di Tengah Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Selasa (7/4) secara virtual. Rapat itu membahas dampak sosial Covid-19, terhadap angka kemiskinan di Indonesia, isu-isu aktual serta solusinya.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan dampak sosial maupun ekonomi dari Covid-19, yang tentunya itu menjadi beban negara karena berakibat besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Selain itu, juga ingi mendengar langsung bagaimana langkah-langkah yang telah diambil Menteri Juliari melalui jajarannya terhadap persoalan Covid-19.

“Oleh karena itu, Pak Menteri tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu pada kami. Sampaikan secara terbuka dan transpran baik itu data, akibat sosial lainnya, kebutuhan anggaran, dan lainnya,” kata Yandri yang juga wakil ketua umum PAN itu.

Yandri menegaskan bahwa Komisi VIII DPR pada prinsipnya siap lahir batin, karena ini merupakan tanggung jawab dan Komitmen semua untuk menyatakan ini merupakan ladang amal.

“Ini adalah komitmen kita semua untuk mewujudkan harapan masyarakat, walau terkena musibah tetapi angka harapan hidup hidup orang masih terbuka. Kebahagaan itu bisa terjaga,” ungkapnya.

Menurut Yandri, dari aspek anggaran sangat penting dilakukan pembahasan antara Komisi VIII DPR dengan Kemensos. Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 bermplikasi pada rencana program dan anggaran.

“Berapa kebutuhannya, dan dari mana sumber dananya. Intinya kami tidak akan pernah menghambat. Kami siap mendukung kalau program itu bagus dan bisa menyentuh akar persoalan dari dampak Covid-19,” katanya.