JK Curhat Di Depan Guru

PGRI Arahkan Pilihan ke Capres Peduli Pendidikan

Kamis, 14 Mei 2009 – 21:50 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla buka-bukaan soal kebijakan pemerintah terkait nasib guru, khususnya guru bantu. JK mengisahkan, angka pengangkatan guru bantu oleh pemerintah paling kencang terjadi tahun 2003 hingga 2005. Ditaksir, pemerintah mengangkat sedikitnya 150 ribu guru bantu dan honorer setiap tahun menjadi PNS, sebagai imbas kebijakan Mendiknas saat itu yang mengangkat sekitar 500 ribu guru bantu.

JK yang saat itu masih menjabat sebagai Menkokesra, merasa sangat prihatin melihat pendapatan guru bantu yang tidak lebih dari Rp500 ribu perbulan. Gagasan mengangkat para guru bantu menjadi PNS pun dilakukan. "Saya sempat menanyakan pada Mendiknas, apakah kehadiran guru bantu itu dibutuhkan sementara atau memang akan dibutuhkan terus. Setelah dapat jawaban akan dibutuhkan terus, saya pun mengusulkan agar sedapat mungkin mereka diupayakan untuk menjadi CPNS. Syukurlah, semuanya bisa berjalan dengan bai," tegas JK dalam acara Silaturrahmi Wapres RI dengan Pengurus Besar PGRI, di Gedung PGRI Tanah Abang, Jakarta, Kamis (14/5).

Dalam kesempatan yang sama, JK juga curhat ihwal adanya kebijakan pemerintah memberlakukan standar ujian nasional. Menurutnya, kebujakan itu diawali dari kondisi terbelakangnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia,Singapura, dan Filipina. "Saya sempat meminta kurikulum ketiga negara itu.Saya temukan, untuk pelajaran bahasa Inggris di TK Singapura, ternyata setara dengan pelajaran bahasa Inggris tingkat SLTP di Indonesia. Gap kualitas ini harus bisa dihilangkan," tutur JK.

Bukan itu saja, hasil pantauan di sejumlah PT ternama di Jawa, menyebutkan angka mahasiswa dari luar Jawa sangat nihil. Mereka kalah bersaing. Hal ini, di mata JK menandakan adanya kesenjangan kualitas yang tidak merata dan bisa mengancam integritas bangsa.