Joe Biden Vs Donald Trump, Siapa Lebih Menguntungkan Bagi Indonesia?

Selama ini Indonesia memerangi ujaran kebencian dengan menyasar para pelaku ujaran kebencian di bawah tameng UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi Indonesia nyaris tidak mengusik platform-platform raksasa melalui mana ujaran kebencian itu menyebar.

Ini berbeda dengan Australia, Eropa dan AS yang lebih menekankan tindakan terhadap platform ketimbang pemakai platform, bahkan mengincar monopoli platform terhadap ekosistem bisnis digital global. Mereka bahkan berusaha melindungi industri-industri tradisional seperti media massa yang berantakan karena monopoli raksasa digital.

Sementara dalam soal ekonomi, seperti umumnya pemimpin Republik yang menolak intervensi negara secara berlebihan dalam manajemen ekonomi, Trump mendorong pemangkasan pajak yang membuat ekonomi AS yang bertumpu kepada korporasi besar itu memang mengalami lonjakan, namun itu mengabaikan elemen kelompok menengah.

Biden sebaliknya ingin lebih aktif mengembangkan kelas menengah. Bagi Indonesia proposal Biden itu bisa menjadi inspirasi dalam memajukan kelas menengah yang seperti di AS juga berperan besar dalam masa-masa krisis seperti krisis pandemi sekarang.

Dalam soal perdagangan, Trump menyerang sistem perdagangan global yang disebutnya merugikan kepentingan AS dan menjadi biang defisit perdagangan AS, lumpuhnya sektor manufaktur dan banjir tenaga kerja asing. Namun Biden berusaha mempromosikan kembali liberalisasi perdagangan dan ingin membawa AS memimpin kembali tatanan perdagangan dunia.

Sikap proteksionis Trump, terutama dalam melindungi tenaga kerja lokal, memang beriringan dengan keinginan besar komponen-komponen masyarakat Indonesia dalam melindungi lapangan kerja lokal.

Namun Indonesia juga membutuhkan kerangka kerjasama internasional dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasionalnya, terutama saat berhubungan dengan negara-negara berpostur ekonomi lebih besar yang tidak cukup diatasi hanya dengan formula bilateral.

Ada wilayah-wilayah perdagangan di mana Indonesia membutuhkan banyak aktor untuk terlibat, apalagi jika dikaitkan dengan posisi unik Indonesia di kalangan negara-negara berkembang, ASEAN dan dunia Islam, khususnya kepentingan dalam menciptakan arsitektur perdagangan dunia yang adil.