Jokowi Ingin Revisi UU ITE, Hidayat Nur Wahid: Jangan Cuma PHP

HNW yakin bila pemerintah benar-benar serius, maka proses revisi tidak akan memakan waktu yang lama.

“Asal political will pemerintah benar-benar jujur dan serius, maka ini akan bisa berlangsung cepat," katanya.

Sebagai perbandingan, ia menjelaskan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditolak oleh Fraksi PKS dan Fraksi PD bisa dikebut pembahasannya  dan ‘dipercepat’ pengambilan keputusannya.

"Mak kini sikap politik FPKS dan FPD justru sudah menyatakan dukungan mereka untuk revisi UU ITE, maka wajarnya revisi UU ITE ini bisa dilakukan dengancepat, penuh amanat, dan sesuai harapan rakyat,” jelasnya.

Ia menegaskan dengan peta politik di DPR seperti itu, seharusnya revisi UU ITE mudah dilakukan dan cepat bisa diputuskan apabila pihak Presiden Jokowi atau emerintah benar-benar serius inginkan revisi UU ITE.

"Dan tidak sedang bermanuver politik, yang membenarkan kecurigaan bahwa kegaduhan ini semua hanyalah manuver untuk pengalihan isu, yang bisa makin membuat rakyat tidak percaya dengan pernyataan dan janji pemerintah,” pungkasnya. (*/jpnn)

 

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?