Jokowi Kalah Cepat dari SBY

jpnn.com - JAKARTA - Empat hari sudah Joko Widodo-Jusuf Kalla merasakan memimpin negeri ini. Namun sayangnya, empat hari sudah kabinetnya belum juga terbentuk, sehingga motto semangat kerja yang didengungkannya mulai menuai kritik.

“Mana katanya mau kerja, kerja, kerja! Kok, belum juga ada realisasinya,” ketus Muhammad Imam Nasef, peneliti dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) memulai pernyataannya dalam menangggapi lambannya pengumuman Kabinet Indonesia Hebat, kepada INDOPOS (Grup JPNN) di Jakarta, kemarin (23/10).

Menurut Nasef, penundaan pengumuman itu tidak cukup beralasan setidaknya karena 3 hal. Pertama, waktu yang dimiliki oleh Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya memilih dan menentukan para menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan sebenarnya sangat memadai.

Terhitung sejak KPU menetapkan hasil Pilpres 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 yang lalu sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014 kemarin, Presiden memiliki waktu kurang lebih 90 hari atau sekitar 3 bulan.

“Jangka waktu 90 hari itu tentunya sudah sangat memadai untuk menyusun postur kabinet dan menyeleksi serta memilih calon-calon menteri yang akan menduduki jabatan menteri dalam kabinet itu,” ujarnya.

Kedua, andaipun penundaan pengumuman susunan kabinet itu disebabkan oleh adanya sejumlah nama calon menteri yang dinilai KPK bermasalah setelah dilakukannya verifikasi, sebenarnya Presiden Jokowi harus dapat mengantisipasinya dengan mengajukan nama-nama calon menteri yang telah dipilih untuk diverifikasi oleh KPK jauh-jauh hari sebelum pelantikan. Tapi Jokowi mengajukan 3 hari menjelang pelantikan.

“Itu seharusnya yang dilakukan Presiden apabila memang sungguh-sungguh ingin menciptakan kabinet yang diisi oleh menteri-menteri yang bersih dan tidak memiliki masalah hukum,” tuturnya.

Ketiga, adanya proses permintaan pertimbangan ke DPR akibat perubahan nomenklatur terhadap sejumlah kementerian dalam susunan kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi tidak dapat dijadikan alasan.