Jokowi Perlu Turun Tangan Menyelesaikan Konflik Pelabuhan Marunda

jpnn.com, JAKARTA - Konflik antara PT KBN dengan PT KCN telah terlalu lama menghambat pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Karena itu, Presiden Jokowi diharapkan turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Pelabuhan Marunda ini akan mendukung program pemerintah, apalagi saat ini Pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan poros maritim dan meningkatkan ekspor dan impor,” kata salah satu pendiri KBN, Yustian Ismail (70) di Jakarta, Rabu (3/7).

Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Marunda bisa menopang Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, Pelabuhan Marunda melayani muatan curah seperti komoditas cair, batu bara dan lainnya. Sedangkan, kegiatan pelabuhan di Tanjung Priok konsentrasi terhadap kontainer.

“Kalau sekarang sudah ada pelabuhan yang dibangun KCN, harusnya KBN kembali ke fungsi awalnya sebagai penyedia dan penyewa kawasan berikat yang didukung oleh Pelabuhan Marunda, sehingga kegiatan ekspor-impor bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Yustian sedikit menceritakan, pada awalnya fungsi KBN cuma sebagai penyedia dan menyewakan lahan. KBN tidak punya keahlian tentang pelabuhan.

“Permasalahan KBN vs KCN terjadi ketika Sattar Taba menjabat. Itu pun KTU tidak membangun di lahan KBN, karena itu bukan lahan KBN tapi hanya menempel dengan lahan KBN. KCN yang menjadi perusahaan yang mengoperasionalkan pelabuhan hanya memanfaatkan fasilitas jalan milik KBN,” jelas dia.

BACA JUGA: KBN Abaikan Upaya Rekonsiliasi terkait Pelabuhan Marunda

Oleh karena itu, Yustian berharap Presiden Jokowi menegur Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar menyelesaikan perselisihan antara KBN dengan KCN.