Jokowi Setuju Dana Pokir Dikunci

jpnn.com - JAKARTA - Polemik dana hibah Rp 5 triliun dan pokok pikiran (pokir) dewan dengan nilai yang fantastis hingga belasan triliun dalam APBD DKI 2014 semakin memanas.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, setuju pada rencana Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mengunci anggaran yang ditengarai akan digunakan untuk kepentingan politik politisi Kebon Sirih itu.

“Kalau memang tidak benar ya harus dikunci. Jangan sampai anggaran trilunan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan copras-capres dan caleg 2014,” tegas Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kemarin (27/1).

Jokowi juga mengingatkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), untuk tidak ikut-ikutan menjadikan dana APBD sebagai bancakan.

“Para SKPD dan UKPD saya ingatkan tidak macam-macam. Anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Jokowi.

Pengamat dari Universitas Indonesia Adrinov Chaniago menilai, rencana Ahok dan Jokowi mengunci anggaran hibah dan pokir dewan yang menyimpang sudah tepat. Sudah bukan rahasia lagi kalau para politisi di Kebon Sirih menjadikan anggaran daerah sebagai ajang bancakan.

Dana hibah yang tercantum dalam APBD DKI 2014 sebesar Rp 5 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun dari dana hibah 2013 sebesar Rp 3,7 triliun. “Dari sana sudah bisa ditebak kalau memang ada permainan,” sindirnya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga bahwa lonjakan dana itu sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta karena tahun 2014 merupakan tahun politik.