Julu Minta Hitung Ulang

Hingga kini Panwas Kaltim belum bisa menyatakan kasus tersebut apakah masuk dalam kasus pidana atau administrasi. Menurutnya penyelidikan yang dilakukan Panwas nantinya akan dijadikan penguat pada saat di pengadilan. Baik menguatkan ataupun menggugurkan gugatan. “Kita belum bisa mengatakan itu kasus berat, ringan, pidana, administrasi atau bukan termasuk kasus. Panwas juga bekerja untuk mengungkapkan gugatan soal kartu pemilih,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kasus tersebut yang mungkin bisa mempengaruhi hasil pleno yang dilakukan KPUD, Jufri masih belum bisa memastikannya. Menurutnya selama belum ada putusan dari pengadilan, keputusan Rapat Pleno yang dilakukan KPUD tidak bisa diganggu gugat. “Kita tetap hormati keputusan rapat pleno KPUD,” pungkasnya.(*/obi)