Jumlah Lowongan di Job Fair 2023 dan Honorer jadi PPPK, Silakan Bandingkan

Untuk itu, dia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas keamanan, kepastian hukum, dan regulasi yang jelas untuk menarik investasi ke Kota Bima.

"Saya berharap teman-teman DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja mulai sekarang lakukan deteksi jumlah pekerja di perusahaan dan dunia usaha di Kota Bima. Jangan sampai pekerjanya lebih banyak dari luar Kota Bima. Yang rugi justru tenaga lokal yang harus diutamakan untuk diakomodir," tegas Pj Wali Kota Bima.

Rum menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memastikan jaminan keamanan dan kondusivitas iklim investasi di Kota Bima.

"Pemerintah Kota Bima pasti hadir dalam mengawal dan menjamin gerak laju investasi di Kota Bima. Bagi seluruh calon investor akan diberikan ruang dan akses khusus dalam mengembangkan usaha di Kota Bima melalui kemudahan akses perizinan dan keamanan aset perusahaan yang akan berinvestasi nantinya," katanya.

Pengangkatan Honorer jadi Solusi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan.

Diungkapkan juga bahwa di beberapa instansi di daerah, jumlah tenaga honorer lebih banyak dibanding PNS.

Jika tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun tersebut diberhentikan begitu saja, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius, yakni tingkat pengangguran akan makin tinggi.

Dengan alasan tersebut, dia mendorong pemerintah mengangkat seluruh honorer yang sudah bekerja minimal 5 tahun dan lolos audit, diangkat menjadi PPPK tanpa tes. (sam/antara/jpnn)