KAI Bongkar Lapak, PKL Melawan

jpnn.com - CIREBON - Eksekusi lapak pedagang kaki lima di kawasan Nyi Mas Gandasari yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak berjalan mulus, kemarin (25/9). Pasalnya, saat eksekusi baru setengah jalan, para PKL melakukan perlawanan dengan meminta petugas KA untuk tidak melanjutkan aksi pembongkaran.

Suasana pun sempat memanas lantaran pihak PT KAI tetap melakukan pembongkaran. Adu argumen sempat terjadi, sehingga PT KAI akhirnya menunda eksekusi.

Pembongkaran sendiri dilakukan sejak pukul 07.00 WIB. PT KAI menerjunkan puluhan polsuska dan petugas KA untuk menertibkan sedikitnya 76 lapak di sekitar Stasiun Prujakan. Awalnya, eksekusi berjalan mulus. Bahkan beberapa lapak sudah dalam kondisi kosong. Beberapa pedagang juga ada yang memutuskan untuk membongkar lapaknya sendiri. Namun di tengah aktivitas pembongkaran, para pedagang mulai menunjukkan perlawanan.

Ketua Badan Komunikasi Ikatan Pedagang Kaki Lima, Suhendi SH bersama pedagang lainnya meminta para petugas KAI menghentikan aktivitas pembongkaran, karena belum ada solusi atas tindakan eksekusi itu. Koordinator pedagang Nyi Mas Gandasari, Sunadi juga meminta agar PT KAI bisa menghentikan pembongkaran.

Namun sayangnya, keinginan pedagang tersebut tak digubris, upaya penertiban tetap dilakukan. Merasa aspirasinya tak didengar, pedagang pun mulai melakukan perlawanan. Suasana pun mulai memanas. Adu argumen antara PKL dan PT KAI tidak menemukan kata sepakat. Tak lama berselang, anggota DPRD asal PDI Perjuangan, Didi Sunardi datang di lokasi.
Pada kesempatan itu, secara tegas dia menyatakan keberatan atas penertiban yang dilakukan terhadap PKL. Didi merasa, penertiban tidak sesuai dengan prosedur.

"Pedagang berdiri di sini (Jl Nyi Mas Gandasari, red) kan karena perwali. Nah, proses pengubahan perwali atau duduk bareng antara KAI, wali kota dan dewan sudah ditempuh belum oleh PT KAI? Prosesnya kan harus ngobrol dulu ke pemerintah kota, bagaimana solusinya. Ini kok sekarang main bongkar saja. Saya juga kaget," ujarnya.

Didi mengira, penertiban baru akan dilakukan setelah hearing dengan pemerintah. Mengingat, para pedagang telah mengirimkan surat ke DPRD Kota Cirebon untuk difasilitasi melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Cirebon dan mencari solusi.

"Saya menyayangkan, kok jadi seperti ini? Kemarin kami kira hearing dulu, tapi kok sekarang malah ditertibkan begini? Ini tidak manusiawi," lanjutnya.