Kapolri Bersumpah Tak Terima Gratifikasi

Rabu, 01 Oktober 2008 – 03:36 WIB

Kapolri Bambang Hendarso (kanan) bersama mantan kapolri Sutanto.

Sutanto juga berharap BHD melanjutkan upaya yang telah dimulai pada masa jabatannya, namun belum selesai. Di antaranya, memperbaiki kinerja dan citra Polri di mata masyarakat. “PR ke depan yang berat adalah menertibkan sikap anggota yang kadang kala arogan dan sewenang-wenang,” tukasnya.

Paulus Plt Kabareskrim

Pelantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri membuat jabatan Kabareskrim lowong. Wakabareskrim Irjen Pol Paulus Purwoko langsung ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) mengendalikan korps berlambang busur dan panah itu. Sejumlah nama calon Kabareskrim masih digodok Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

”Masih belum mulai prosesnya,” kata Deputi SDM Polri Irjen Pol Bambang Hadiono di Jakarta kemarin. Jenderal bintang dua itu mengatakan, prosesnya bakal dilakukan secara tertutup. ”Tentu saya tidak bisa bercerita. Ada sejumlah nama yang masuk berdasar file komputer di data SDM Polri,” tambahnya. Selain dirinya, Wanjakti diikuti Kapolri dan Wakapolri. Lalu juga Irwasum dan Kadiv Propam.

Sumber di Mabes Polri mengatakan, peluang Paulus menggantikan Bambang mengecil. Ini karena mantan Kadiv Humas Polri itu lebih kental dengan latar belakang intelijen dibandingkan reserse. ”Hingga kini memang begitu. Bukan dia,” tambah sumber yang tak mau dikutip namanya. Dengan demikian -berdasar keterangan Bambang- jika Kabareskrim selanjutnya adalah Akpol lulusan 77 dan 78, tinggal dua nama yang berpeluang kuat.

Keduanya adalah Kapolda Jabar Irjen Pol Susno Duadji yang merupakan lulusan Akpol 77 dan Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Soekarna dari Akpol 78. Nanan misalnya, saat menjabat Kapolda Kalbar mempunyai kebijakan populis. Yakni pemasangan pin bertuliskan Anti-KKN pada setiap anggota Polda Kalbar. Dia juga tercatat sebagai Presiden Alumni FBI di Asia Pasifik. Namun masalahnya, Nanan baru saja menjabat Kapolda Sumut yakni pada 27 Agustus lalu.

Sedangkan Susno menjabat Kapolda Jabar sejak 30 Januari 2008. Sebelumnya dia dikenal sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Susno, di awal menjabat sebagai Kapolda Jabar, juga sempat mengumpulkan anggotanya untuk menyatakan komitmen melawan segala bentuk pungli dan KKN. (noe/naz/oki)