Kapolri: Koruptor Lahir dari Tingginya Biaya Politik

jpnn.com, JAKARTA - Tingginya biaya dalam berpolitik di Indonesia disebut sebagai asal muasal yang melahirkan koruptor.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut dia, untuk membangun jaringan sebelum proses pilkada tidak gratis.

Dia lantas mengatakan, untuk menjadi bupati dibutuhkan biaya sebesar Rp 30 hingga 40 miliar. Sedangkan untuk menjadi gubernur dibutuhkan biaya sebesar Rp 100 miliar.

"Dengan sistem pemilihan ini, kita sudah menggiring dan menciptakan para koruptor. Tinggal pilih mana-mana saja yang mau ditangkap," kata dia di Mabes Polri, Selasa (27/3).

Menurut dia, calon kepala daerah petahana perlu diamati karena ada modus-modus kecurangan saat pilkada. Kecurangan itu adalah adanya intervensi ke aparatur sipil negara (ASN).

Contohnya kata dia pada anggaran KPUD. Karena calon petahana bisa memainkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu.

"Ini anggaran bisa tarik-menarik, kalau petahana biasanya bilang ‘Dukung saya nggak? Kalau dukung, pengajuan kamu 100 persen saya penuhi. Tapi kalau enggak turunnya nyicil 20 persen dulu'," ucap dia

Mantan Kapolda Papua ini juga menyoroti proses penentuan komisioner KPUD dan Panwaslu.