Karena itu, pemohon meminta agar Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP merupakan ketentuan yang jelas/terang dan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jika pasal itu dianggap konstitusional, maka secara otomatis yurisprudensinya yang dianggap tidak sah. (kyd/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum pidana, Prof. Dr. Muladi, S.H mengatakan, ketentuan pasal 67 dan pasal 244 KUHAP yang melarang banding dan kasasi terhadap