Kasus BLBI Jadi PR Yang Harus Dituntaskan Rezim Mendatang

jpnn.com - JAKARTA - Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan saat ini.

Padahal, kasus itu telah menjadi beban rakyat Indonesia, dimana rakyat harus menanggung bunga yang jumlahnya mencapai Rp60 triliun setiap tahunnya.

Terkait dengan itu, pimpinan negara ke depan, diharapkan mampu menyelesaikan kasus itu hingga tuntas, dan menyeret obligor pengemplang BLBI.

Pernyataan tersebut, dikemukakan Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Sasmito Hadinagoro Agri Econ, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik "Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat Dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI", di Jakarta, Senin (7/7).

"Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI," ujar Sasmito.

Karena itu lanjutnya pemimpin Indonesia ke depan, harus mampu dan memiliki keberanian dan mengambil hikmah masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi pemerintahan ke depannya.

"Jadi sekali lagi saya katakan, pemimpin ke depan, harus berani mengungkap dan menyelesaikan kasus BLBI yang saat ini menjadi beban rakyat Indonesia melalui pembayaran bunganya. Sekaligus, presiden mendatang harus mampu menyetop uang pajak digunakan untuk membayar bunga akibat utang BLBI," tegas Sasmito.

Lebih lanjut, ia menyayangkan mengapa kasus BLBI tidak pernah disinggung oleh pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Sasmito, bisa jadi Jokowi enggan menyinggung kasus itu karena adanya ketakutan dari Jokowi bahwa kasus ini akan terbongkar, sehingga banyak pihak yang terlibat terseret.