Kaya Sumber Daya tetapi Rakyat Miskin, Sistem Pembagian Keuangan Harus Diperbaiki

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan perlu komitmen menjaga laut secara bersama dengan regulasi dan undang-undang (UU) yang cukup memadai.

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan untuk tidak lagi mengeksploitasi bibir pantai, mulai pasir sampai mangrove-nya.

Menurut Dedi, tidak boleh lagi ada eksploitasi laut secara berlebihan yang menimbulkan kerusakan ekosistem dalam jangka panjang.

"Kepentingan ekonomi jangka pendek tidak boleh menghancurkan kepentingan anak cucu kita ke depan," kata Dedi dalam diskusi Empat Pilar MPR “Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/8).

Hadir pula Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin, dan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf.

Dedi menyoroti persoalan kekayaan alam, seperti mineral hingga sumber daya laut, yang tidak berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya termasuk di wilayah kepulauan dan pesisir.

Menurut Dedi, yang menjadi persoalannya adalah pengelolaannya masih tersentralistik.

Namun, kata Dedi, ketika otonomi daerah berkembang, dan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan kebutuhan pembangunan di daerahnya, banyak kepala daerah yang tidak amanat.