KEIN: 4 Destinasi Super Prioritas Jokowi Harus Dikelola Lembaga Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI mengingatkan pembangunan dan pengelolaan empat dari sepuluh destinasi pariwisata yang masuk daftar super prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus dikelola oleh lembaga yang profesional.

Empat destinasi super prioritas itu yakni Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pemerintah bahkan telah menyiapkan alokasi fiskal yang tak sedikit untuk mengakselerasi pengembangannya.

Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN Dony Oskaria mengatakan, alokasi fiskal yang mayoritas ditujukan untuk pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata harus dilakukan paralel dengan pembentukan lembaga pengelola yang profesional.

"Kehadiran pengelola yang profesional, profit oriented, dan destination based adalah salah satu kunci utama keberhasilan sebuah destinasi," ucap Donny di Jakarta, Sabtu (20/7).

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja di Sektor Pariwisata

Dia menuturkan bahwa keberadaan pengelola atau Destination Management Organisation (DMO) tak kalah pentingnya. Sebab, lembaga inilah nantinya akan melakukan pengemasan, penciptaan atraksi-atraksi pendukung.

"Penentuan master plan dan roadmap bisnis kepariwisataan di kawasan destinasi, desain branding, penentuan target pemasaran dan promosi, secara praktis akan ada ditangani DMO," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Ronny P Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) sekaligus anggota Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI. Menurutnya, pembenahan aksesibilitas dan infrastruktur fisik destinasi super prioritas harus berbarengan dengan pengentasan soal kelembagaan pengelolaan destinasi.