KEIN: 4 Destinasi Super Prioritas Jokowi Harus Dikelola Lembaga Profesional

"Tak ada atraksi di kawasan destinasi yang berkembang pesat dengan sendirinya tanpa dikelola oleh lembaga tersendiri yang fokus mengembangkannya. Jadi pembenahan infrastuktur sebaiknya paralel dengan penyiapan kelembagaan kepariwisataan di kawasan destinasi," kata Ronny.

BACA JUGA: DPD Minta 7 Pemerintah di Kawasan Danau Toba Ikut Anggarkan Pemeliharaan Kualitas Air

Kelembegaan itu memerlukan regulasi, insentif, dan dukungan dari SDM-SDM kepariwisataan yang andal dan profesional. Pengelola tersebut kata Ronny, bisa dari pihak mana saja. Baik BUMN, BUMD, Bumdes, Pokdarwis, atau swasta sekalipun.

Ronny memberi contoh di Toba. Menurutnya, di Toba terdapat sangat banyak atraksi, baik alam, budaya, maupun atraksi buatan. Namun pengelolanya belum ada kecuali dari dinas terkait yang menempatkan UPT yang digawangi satu ASN. Itu pun tugasnya hanya mengurus tiket.

BACA JUGA: KEIN Diminta Jokowi Cari Terobosan-terobosan Baru

Sementara dari sisi pengembangan bisnisnya praktis tak tersentuh, mulai dari perencanaan desain atraksi, desain kawasan destinasi, pemasaran, promosi, dan lainya.

"Jadi saya kira, selain fokus mengakselerasi infrastruktur, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya segera pula bersepakat soal pengelola destinasi utama dan destinasi-destinasi pendukung di kawasan destinasi super prioritas tersebut," ucap Ronny.

Jika pengelola itu telah disepakati, langkah berikutnya adalah menyiapkan regulasi pendukung yang menguatkannya secara hukum, penyiapan insentif disentif yang tepat. "Tentunya memberikan target-target bisnis wisata dalam jangka waktu tertentu dan terukur," katanya. (fat/jpnn)