Kejaksaan Agung Tolak LGBT, Begini Respons Komnas HAM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan berkomentar banyak atas kebijakan Kejaksaan Agung yang menolak Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dia hanya menekankan soal perlunya Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan ke publik atas kebijakan itu.

"Nah, itu nanti Pak JA. Biar dia, dia yang paling tahu soal itu," ucap Taufan ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Taufan justru menekankan kepada semua pihak tidak boleh berlaku diskriminasi. Terlebih, mendiskriminasi seseorang untuk memperoleh haknya menjalankan kehidupan.

"Prinsip Komnas HAM itu jelas. Kami enggak mau ada diskriminasi dalam bidang apa pun. Terutama, di dalam bidang yang kami sebut sebagai hak yang dasar, ya, orang untuk hidup," ungkap dia.

"Nah, kalau hak untuk hidup saja sudah tidak diberikan secara setara, ini, kan, jadi persoalan. Itu sebetulnya," tutur dia.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional dan HAM dari Universitas Padjadjaran Atip Latiful Hayat menilai Kejaksaan Agung tidak melakukan kekeliruan ketika melontarkan kebijakan untuk menolak CPNS dengan orientasi seksual LGBT.

"Menurut saya kebijakan tersebut dapat diterima, karena persoalan LGBT itu harus dilihat secara komprehensif bukan semata-mata dari pertimbangan equality saja," kata Atip saat dihubungi jpnn.com, Kamis (28/11).

Menurut Atip, pengecualian di dalam hukum tidak mesti dimaknai sebagai bentuk diskriminasi. Bisa saja sebuah pengecualian ialah bentuk proteksi dini. Termasuk, kata dia, ketika Kejaksaan Agung melontarkan kebijakan soal LGBT.