Kelas Jauh jadi Alat Pejabat Kejar Gelar

“Mengenai penertiban kelas jauh ini memang pemerintah harus tegas. Kenapa kelas jauh itu dilarang, karena kalau kita mau jujur, penyelenggaraan kelas jauh itu layaknya seperti pasar. Habis datang langsung pulang. Padahal kampus itu kan seharusnya menjadi tempat pertukaran informasi dan pertukaran akademik sehingga terjadi atmosfer akademik. Kalau caranya justru hanya numpang lewat, itu tidak akan ada interakhis akademik. Lebih baik ditutup,” ungkap Suyatno ketika ditemui di kampus UHAMKA, Jakarta, Jumat (1/7) sore.

Suyatno mengungkapkan, kelas jauh yang dibuka oleh PTS dan PTN dari mulai program, S1 hingga S2 sudah banyak sekali yang melenceng. Contohnya, jika kelas jauh di buka di sebuah ruko, maka bisa dipastikan tidak akan ada fasilitas yang sesuai standard akademik perguruan tinggi. “Kalau ada yang nyewa di ruko, memang ada perpustakaannya? Mana ada literaturnya? Akses sumber belajarnya terkadang juga tidak ada,” imbuhnya.

Selain itu, keberadaan kelas jauh itu sendiri juga diduga sebagai media untuk memanipulasi proses akademik karena jauh dari pemantauan pejabat perguruan tinggi. “Kelas jauh, itu juga tidak terpantau Rektor. Bisa saja terjadi kongkalikong antara dosen dengan mahasiswa. Karena selama ini kan orang Indonesia terutama pejabat hanya mengejar gelar saja. Apa kita tahu jika ada kecurangan, yang seharusnya satu pertemuan  berlangsung 50 menit, ternyata bisa hanya dilakukan 20 menit saja. Ini yang harus diperhatikan pemerintah,” tandasnya.