JPNN.com 
Kembalilah pada Jati diri Bangsa
Oleh: Agus Jabo Priyono - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
Masyarakat dan gerakan mahasiswa masih tetap melawan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.
Instabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ini dimulai semenjak adanya penolakan terhadap revisi UU KPK, RUU KUHP, dan UU Cipta Kerja.
Jika kondisinya demikian, berarti ada sesuatu yang meresahkan kehidupan rakyat.
Menurut pandangan saya, keresahan itu berawal dari kekecawaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat menaruh harapan yang cukup tinggi terhadap Presiden Jokowi.
Rakyat berharap janji-janji hebat seperti program Nawacita maupun program lainnya yang banyak disampaikan dalam pidato-pidato presiden Jokowi dapat diwujudkan.
Ternyata, dalam proses perjalanan pemerintahan selama 8 tahun ini, justru banyak kebijakan yang bertentangan dengan program yang dijanjikan sebelumnya seperti reforma agraria, pertumbuhan ekonomi, pemerintahan bersih, penghentian ketergantungan pada komoditas impor, utang luar negeri maupun swasembada pangan.
Selain itu, banyak juga penerbitan undang-undang yang melahirkan kekecewaan rakyat seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja dan UU KPK.
Beberapa undang-undang tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang superkaya saja atau oligarki.
