Kemenkes Diminta Gunakan Vaksin Halal, Jangan Sampai Kedaluwarsa

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan diminta selektif dalam pengadaan vaksin. Selain harus wajib yang halal sesuai Amar Putusan MA, juga harus memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin.

"Kemenkes mau tidak mau harus selektif. Kemenkes juga harus memilih dan membeli vaksin halal. Pengadaan vaksin halal ini adalah amanat dari putusan judicial review di MA," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay , Jumat (29/4).

Saleh juga mengingatkan karena sudah ada putusan MA, sudah semestinya Kemenkes tidak menerima hibah vaksin non-halal.

Saleh meminta Kemenkes memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin.

Pasalnya, dalam rapat terakhir dengan Kemenkes, Biofarma, dan BPOM minggu lalu, dilaporkan adanya vaksin yang sudah kedaluwarsa.

"Jumlahnya mencapai 19,3 juta dosis vaksin. Tidak hanya itu, diperkirakan pada April dan awal Mei, vaksin kedaluwarsa bisa mencapai 50 juta dosis, bahkan lebih," ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Anehnya, menurut Saleh vaksin kedaluwarsa itu diperiksa kembali oleh BPOM, lalu, diperpanjang masa waktu berlakunya.

"Teman-teman komisi IX banyak yang mempertanyakan. Kalau memang bisa diperpanjang, mengapa ada masa kedaluwarsa. Dengan perpanjangan itu, definisi kedaluwarsa menjadi kabur dan tidak jelas," kata Anggota Dewan dari Dapil Sumut II ini.