Kemkominfo Serahkan Kasus IM2 ke Kejagung

Senin, 23 Januari 2012 – 19:09 WIB

"Pengawasan terhadap seluruh penyelenggara telekomunikasi sudah dilakukan sesuai dasar hukum pada sejumlah peraturan yang ada," ujarnya.

Dijelaskannya, pengalihan fungsi layanan frekuensi 3G Indosat ke IM2 sudah memenuhi aturan yang ada. Yaitu dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terutama Pasal 9 ayat 1,2 dan Pasal 8 ayat 1.

"Meskipun telah tiga kali mengalami perubahan, namun demikian substansi Pasal 5 dan Pasal 6 dari Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tidak mengalami perubahan," tambahnya.

Terkait kewajiban PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) baik berupa up front fee seusai memenangkan tender layanan 3G, BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Frekuensi Radio, BHP Jasa Telekomunikasi dan Kontribusi USO (Universal Service Obligation), menurutnya, hal tersebut telah dipenuhi PT Indosat sesuai ketentuannya dan telah diaudit pihak yang berwenang.

JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerahkan persoalan hukum penggunaan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk ke anak perusahaannya, PT

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next