Kepala BKN Desak UU ASN Segera Direvisi, Bukan Demi Honorer K2

jpnn.com, JAKARTA - Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Bima Haria Wibisana mengatakan, UU Aparatur Sipil Negara ( ASN ) harus direvisi secara terbatas, tetapi bukan demi honorer K2

Namun, dia tidak setuju bila revisi UU ASN dalam rangka membuka keran seluas-luasnya kepada honorer K2 dan nonkategori agar bisa terakomodir sebagai PNS.

"Revisi terbatas UU ASN memang harus dilakukan karena ada pasal-pasal yang harus diperjelas. Misalnya pasal tentang posisi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Itu kan tidak jelas banget posisi KASN-nya," kata Bima kepada JPNN, Rabu (26/6).

Posisi KASN, lanjutnya, harus diperkuat lagi karena memegang peran penting dalam mengawasi ASN.

"KASN itu sebenarnya mirip KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sayangnya, fungsi mereka tidak kelihatan karena tidak ada pasal pendukung. Nah ini yang harus diperkuat lagi dengan merevisi UU ASN," ujarnya.

BACA JUGA: Sekolah Tolak Calon Siswa yang Berada di Zonasi, Kepsek Bisa Dipecat

Hal lain yang mendesak adalah pasal tentang talent management. Menurut Bima, dalam revisi UU ASN harus dipertegas time limit talent management itu kapan harus dicapai. Kalau tidak ada itu, sampai kapanpun tidak akan tercapai.

"Salah satu pasal di UU ASN menyebutkan, bila sudah ada talent management maka tidak perlu ada lagi seleksi terbuka. Nah, ini sampai kapan waktunya. Kapan ada talent management kalau time limitnya tidak ada," terangnya.