Kepala Daerah Dilarang Nikmati Upah Pungut

Selasa, 03 Maret 2009 – 08:33 WIB

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan meski ada penundaan tersebut, penyelidikan yang dilakukan KPK tidak bakal berhenti. "Penyelidikan yang kami lakukan juga tidak berhenti. KPK selama ini masih menyelidiki penerimaan jasa pungut di Pemprov DKI," terangnya. Menurut Johan, penyelidikan berlangsung untuk mengetahui apakah proses penerimaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(rdl/git/sam/JPNN)

JAKARTA- Mendagri Mardiyanto mengeluarkan sikap terkait jasa pungut (japung) pajak daerah. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pada 5 Februari 2009 mengeluarkan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3