Kepala Daerah Diminta Komitmen Lakukan Terobosan

jpnn.com - KUPANG - Pemerintah daerah harus lebih serius dan tegas mendukung investasi di daerah ini. Tidak sekadar membuat wacana dan tidak dilakukan secara baik serta profesional.

Demikian disampaikan Direktur Utama Harian Timor Express Kupang, Sultan Eka Putra menanggapi adanya komitmen Kepala BKPM Pusat untuk mendorong para investor agar lebih banyak ke NTT.

Menurut Sultan, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur NTT harus menanggapi hal ini dengan lebih bijak. Bahkan butuh terobosan baru yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Misalnya, dengan membentuk tim khusus dalam memberikan pelayanan kepada para calon investor yang datang ke NTT untuk berinvestasi. Tim tersebut, lanjut Sultan, dibawah pengawasan langsung gubernur.

"Jadi kalau ada investor yang datang, tim ini yang mengurus dokumen perizinan sampai selesai. Nanti diberi batas waktu dengan biaya yang murah, bahkan bisa gratis. Tidak hanya mengharapkan pelayanan izin satu pintu,"kata Sultan, Jumat (19/8) di Kupang.

Masih menurut dia, gubernur memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi langsung tim tersebut, sehingga seluruh proses pengurusan dokumen dikontrol secara sistematis. Demi kenyamanan bagi investor, gubernur juga diminta tegas terhadap perilaku bawahannya dalam memberikan pelayanan.

Dia mencontohkan Bupati Bantaeng di Sulawesi Selatan. Jangankan investor, mahasiswa yang datang KKN di daerahnya itu dijemput sejak dari bandara dan dijamu makan. Hal-hal seperti ini menurut dia sederhana, namun memberikan kesan untuk menarik minat orang berinvestasi di daerah kita.

"Itu walaupun mahasiswa, tetapi kalau mereka ada 2000 orang misalnya, dengan membawa uang Rp 2 juta per orang saja, itu totalnya Rp 2 miliar. Maka masyarakat untung karena mahasiswa datang bawa uang dan belanja di kampungnya,"terang dia.

Kiat-kiat ini bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya, namun memikirkan kepentingan masyarakat. Karena menurut dia, dana APBD yang digunakan sebagai operasional pemerintah adalah uang rakyat yang harus digunakan juga untuk menyejahterakan rakyat.