JPNN.com 
Keputusan Gubernur Anies Sesuai Kebijakan Presiden Harus Didukung Para Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta Eman Sulaeman Nasim menuturkan para menteri dan pejabat publik di tingkat pusat sebaiknya mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.
Sebab keputusan tersebut bertujuan melindungi nyawa manusia, baik warga DKI Jakarta maupun nonJakarta. Terlebih, tingkat kematian Covid-19 warga DKI Jakarta dan warga daerah lainnya sudah sangat tinggi.
“Tujuan pemberlakuan PSBB Ketat ini sekaligus memutus mata rantai penularan. Gubernur, sebagai pemimpin merasa bertanggung jawab atas keselamatan nyawa warganya. Sudah seribuan lebih warganya meninggal dunia karena Covid. Belum lagi ratusan tenaga Kesehatan. Harusnya semua pihak termasuk para pejabat pemerintah pusat mendukung dan mensukseskannya. Apalagi kebijakan dan keputusan gubernur tersebut sesuai garis besar kebijakan Presiden Jokowi serta sudah melalui kordinasi dengan pemerintah pusat,“ papar Eman.
Menurut pria yang juga menjabat pengamat kebijakan publik ini tidak pantas bila pejabat publik setingkat menteri mengkritik kebijakan gubernur sebagai kepala daerah secara terbuka dan disebarluaskan di media massa.
Hal ini selain membuat gaduh juga membingungkan masyarakat. Seharusnya, para pejabat bisa mengajak gubernur duduk bersama, berdiskusi menanyakan alasan mengapa PSBB Ketat dikeluarkan.
Sebaliknya pihak pejabat publik itu juga dapat menyampaikan keberatan keberatan beserta alasan yang masuk akal kepada gubernur.
“Gubernur DKI Jakarta ini doktor lulusan perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, , demokratis dan moderat. Sangat menerima perbedaan pendapat. Beliau sebelum mengambil keputusan selalu dipikirkan masak masak dampaknya. Selain itu menerima masukan masukan dari masyarakat luas. Kalau masukan masukan itu disampaikan secara baik, pasti akan diterima dengan baik," papar dia.
"Jadi alangkah baiknya, jika sesama pejabat publik melakukan kordinasi dan berdiskusi apabila ada perbedaan pendapat dan kebijakan. Jangan langsung disampaikan ke publik lewat media massa sehingga menjadi polemik dan membingungkan masyarakat,” seru mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI ini.
