Ketua BKSAP Fadli Zon Temui Presiden Majelis Umum PBB, Serukan Reformasi

Tidak hanya itu, politikus asal Sumatera Barat itu juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya UNRWA Pledging Conference, yang menegaskan kembali upaya pendanaan terhadap organisasi dimaksud. 

"Indonesia juga meningkatkan kontribusi regularnya dari sekitar USD 600.000 pada 2023 menjadi USD 1.200.000 per tahun pada 2024 dan dana hibah senilai USD 2.000.000,” tambahnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar diplomasi parlemen dapat menjadi agenda pembahasan di Majelis Umum PBB. 

Dia menjelaskan Diplomasi Parlemen menjadi fitur tersendiri dalam pertumbuhan arsitektur multilateralisme dan meluasnya aktor tata kelola global (global governance).

“Apapun yang menjadi kesepakatan di PBB harus diterjemahkan pula di level domestik melalui pembahasan dengan Parlemen di tingkat nasional. Untuk itulah, Parlemen perlu pula mengetahui isu-isu dan agenda internasional, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan diplomasi negara,” kata Fadli. 

Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi) berharap agar organisasi antarparlemen dalam isu korupsi dapat meraih status Pengamat Tetap (Permanent Observer) di Majelis Umum PBB.

Setidaknya tiga organisasi antarparlemen, yakni IPU, Parliamentary Assembly of the Mediterranian (PAM), dan Latin American Parliament (Parlatino), telah mendapatkan status Pengamat Tetap di Majelis Umum PBB. 

Di sisi lain, Presiden Majelis Umum PBB, Mr. Dennis Francis mengakui adanya hubungan erat antara diplomasi global dengan peran parlemen dan mendukung penguatan peran diplomasi parlemen, termasuk melalui IPU.