KIP Aceh Diduga Lakukan Keberpihakan, KPU RI Diminta Ambil Alih Tahapan Pemilu

Juru Bicara Paslon 01, Hendra Budian, juga meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) untuk segera mengambil alih tugas dan kewenangan KIP Aceh.

Hendra menilai bahwa adanya keberpihakan yang jelas dari KIP Aceh terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilgub Aceh sangat merusak proses demokrasi.

"Setelah adanya bukti nyata berupa informasi yang salah dan tindakan sepihak dari KIP Aceh, kami meminta KPU RI untuk membekukan peran komisioner KIP Aceh demi menyelamatkan proses demokrasi di Aceh," tegas Hendra.

Keberpihakan yang dimaksud, lanjut Hendra, terlihat jelas dalam penghentian debat ketiga dan tuduhan terhadap Paslon 01 yang dinilai melanggar tata tertib.

Padahal, setelah pertemuan dengan Tim Pemenangan, terbukti tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Hendra juga menyebutkan bahwa KIP Aceh sebelumnya sempat melakukan tindakan yang tidak netral, seperti men-TMS-kan pasangan Bustami-Fadhil.

Hendra menambahkan bahwa jika KPU RI tidak segera mengambil alih kewenangan KIP Aceh, maka akan ada potensi ketidaknetralan dan kesewenangan yang lebih besar di masa depan.

"Sudah dua kali peristiwa yang menunjukkan kesewenangan KIP Aceh, dan rakyat Aceh bisa saja semakin tidak puas jika perilaku yang sama terulang," ujar Hendra.

Insiden penghentian debat ketiga Pilgub Aceh yang sepihak ini menunjukkan adanya ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh. Oleh karena itu, Tim Pemenangan Paslon 01, melalui pernyataan sikap yang ditandatangani oleh berbagai tokoh, menuntut agar KIP Aceh bertanggung jawab dan agar KPU RI segera mengambil alih tugas KIP Aceh untuk memastikan jalannya demokrasi yang adil dan jujur di Aceh.(ray/jpnn)