Koalisi Ini Tolak Agenda Penempatan TNI Aktif pada Jabatan Sipil

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan secara tegas menolak agenda TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian/lembaga yang dilontarkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Koalisi menilai seharusnya reformasi TNI berjalan dua arah. Bukan hanya oleh institusi tersebut, tetapi juga pemerintah dan DPR.

Selain itu, koalisi menilai agenda untuk memperluas penempatan tentara aktif dalam jabatan sipil melalui revisi UU TNI adalah siasat untuk melegalisasi kebijakan yang selama ini keliru.

Kekeliruan tersebut, yaitu banyaknya anggota TNI aktif yang saat ini menduduki jabatan-jabatan sipil seperti di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan bahkan di Badan Usaha Milik Negara.

Selanjutnya, kalisi meminta pemerintah fokus dalam upaya akselerasi pelbagai agenda-agenda reformasi TNI yang masih mandek, seperti revisi UU Peradilan Militer, meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan profesionalitas militer.

"Koalisi mendesak pemerintah dan DPR tidak melanjutkan agenda revisi UU TNI untuk menempatkan tentara aktif dalam jabatan sipil, karena itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan melemahkan profesionalisme militer," ujar Teo menyampaikan sikap koalisi. (fat/jpnn)