Koalisi Pemerintah Lemah Sejak Lahir

JAKARTA - Ide format ulang koalisi yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disarankan untuk tidak hanya melakukan evaluasi kepada partai pendukung. SBY bersama Demokrat juga perlu melakukan evaluasi di internal sendiri. Ini karena, lemahnya pondasi awal koalisi juga mempengaruhi terjadinya perbedaaan pendapat antara Demokrat dengan sejumlah partai koalisi.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diskusi di ruang fraksi Partai Demokrat, kemarin (14/3). Menurut Yunarto, koalisi yang dibangun Demokrat tak ubahnya kebijakan blind coalition (koalisi buta, red). Hal yang paling mendasar dari kebijakan itu adalah posisi Demokrat dan SBY membangun koalisi berbasis jumlah dukungan. "Koalisi hanya mengejar angka sebesarnya tanpa pertimbangan kualitatif," kata Totok, sapaan akrab Yunarto.

Bentuk koalisi ini, dibangun dengan konsep adanya kontrak politik Presiden SBY dengan pimpinan parpol. Konsep tersebut sudah salah kaprah. Rumusan koalisi Presiden hanya bisa dibangun dengan anggota kabinetnya di level eksekutif. Sementara, di level parlemen, koalisi seharusnya dibangun antar fraksi. "Di koalisi antar parlemen, loyalitas bisa ditumbuhkan melalui perumusan kebijakan bersama," kata Totok.

Menurut Totok, Setgab hanyalah solusi jangka pendek pemerintahan saat ini demi mengefektifkan koalisi. Namun, Setgab menjadi tidak efektif karena mengkooptasi hak anggota dewan sebagai wakil rakyat. Terlebih lagi, Setgab juga mengkooptasi hak koalisi parlemen dalam sebuah parlemen informal. "Dalam koalisi parlemen, pemimpin adalah partai suara terbanyak," ujar Totok menyinggung kepemimpinan Partai Golkar dalam Setgab.