Komisi VII DPR Soroti Ketergantungan Industri Dalam Negeri Terhadap Impor Bahan Baku

jpnn.com, CIKAMPEK - Anggota Komisi VII DPR Sartono menyoroti ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku yang masih cukup tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, dia menilai perlu dilakukan rapat lintas komisi dan kementerian untuk mencari solusi yang menghambat produksi dan kebutuhan industri dalam negeri.

“Kami juga menemukan selain harga tinggi, tapi juga langka. Salah satunya nanti kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian karena terkait dengan salah satu bahan baku yang cukup banyak diimpor, yaitu susu,” kata Sartono melalui keterangan yang diterima Jumat (13/5).

Sartono juga menyoroti permasalahan daya beli masyarakat yang cenderung menurun saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan hal tersebut merupakan salah satu imbas dari terjadinya inflasi.

“Dalam dua tahun ini pemerintahan agar fokus terhadap sektor-sektor tertentu guna mengatasi menurunnya daya beli masyarakat, khususnya terhadap produk pangan,” ujarnya.

Dalam kunjungan Komisi VII DPR ke PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals di Cikampek, Karawang, pada Rabu (11/5), politisi Partai Demokrat itu mendukung kedua perusahaan tersebut dalam berbagai program dan produk yang dihasilkan untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan stunting.

Sartono meminta ada kerja sama lintas kementerian dan instansi untuk mengatasi masalah stunting di tanah air.

“Agar dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki kasus stunting sehingga dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi dan mengatasi stunting,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sartono yang memimpin pertemuan tersebut juga meminta harus ada komposisi yang pas untuk kebutuhan pekerja atau pegawai di PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals.

“Komisi VII DPR mendukung program pelatihan-pelatihan bagi pegawai di PT Kalbe. Selain itu, masyarakat di sekitar pabrik ini juga harus mendapatkan manfaat dari keberadaan industri ini, dalam artian tidak terpinggirkan,” pungkas legislator dari Dapil Jatim VII itu. (mrk/jpnn)