Komisi VII DPR Soroti Lemahnya Pengawasan BPH Migas

"Ini saya minta diturunkan. Paling tidak mendekati tarif rata-rata tertimbang, karena sangat membebani industri di KIM (Kawasan Industri Medan-red) dan sekitarnya," katanya.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VII DPR Harry Purnomo mengatakan bahwa pengawasan Migas di hilir yang menjadi tanggung jawab BPH Migas tidak efektif. Contohnya terkait realisasi solar bersubsudi tahun 2019 yang melampaui kuota sebesar 1,7 juta KL, yang dicurigai terjadi karena penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri. (fat/jpnn)