JPNN.com 
Komisi VIII Dorong Penyerapan Anggaran dan Akselerasi Program Kemensos
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily membeberkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Sosial dengan agenda “Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2021 dan Isu-isu aktual”.
“Secara umum kami dapat memahami pelaksanaan program di Kemensos dengan penyerapan anggaran di setiap Unit Kerja Eselon I yang sudah dilaporkan, ” ujar Ace Hasan Syadzily di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Senin (4/10/2021).
Pada rapat itu pihak Kemensos hadir Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Plt. Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
Serapan anggaran unit Eselon I dan realisasi hingga awal Oktober 2021 sebagai berikut: Sekretaris Jenderal Rp 1 triliun realisasi Rp 185,5 miliar (17,50 persen); Inspektur Jenderal Rp 32,2 miliar realisasi Rp 22,9 miliar (71,19 persen), Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp 333 miliar serapan Rp 155 miliar (46,61 persen), Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp 1,1 triliun serapan Rp 468 miliar (42,51 persen), Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30 triliun serapan Rp 21 triliun (72,69 persen), Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp 73 triliun serapan Rp 46 triliun (62,61 persen); serta Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Rp 237 miliar sersapan Rp 149 miliar (63,09 persen), sehingga total Rp 106,8 triliun dengan serapan Rp 69.2 triliun atau rata-rata 64,76 persen.
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengapresiasi program dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang telah melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
“Kami apresiasi atas kinerja Kemensos dan berharap agar monitoringnya diteruskan dan disiapkan agar saat terjadi bencana sudah siap dimana titik kumpul terutama di daerah-daerah yang diprediksi terjadi bencana, juga meminta ada akselerasi agar program bisa dirasakan oleh penerima manfaat,” ujar politisi PDIP itu.
Hal senada diungkapkan oleh Buchori Yusuf dari FPKS yang mendukung program-program Kemensos.
Namun, Buchori mengingatkan anggaran dan program yang banyak perlu pengawasan bekerja sama dengan DPR RI.
