Komnas HAM Datangi Warga Toboko Pasca Insiden Penembakan

Tambahnya, selama ini Polisi berasumsi pemicu konflik adalah minuman keras, padahal jumlah orang mabuk dengan jumlah polisi itu tidak sebanding. "Lebih banyak polisi daripada orang mabuk, jadi kami pikir polisi lemah dalam mengatasi masalah ini," tandasnya.

Nursia warga lainnya juga meminta agar Pemerintah Daerah segera meniadakan pesta rogeng. Komnas HAM Dianto Bachriadi kepada masyarakat berjanji menindaklanjuti apa yang disampaikan warga.

Dianto mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kapolda Malut Brigjen (Pol) Zulkarnain agar siapapun yang terlibat dalam bentrok, terutama Polisi harus diperiksa.

“Dan pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dengan melihat aspek-aspek hukum," janjinya.

Dia juga menilai dalam kacamata Komnas HAM Perarutaran Kapolri (Perkap) selama ini hanyalah formalitas. ”Banyak anggota polisi yang tidak tahu aturan ini,” ungkapnya.

Dia menegaskan dalam peristiwa tersebut pimpinan dari pasukan harus bertanggung jawab. Sebab, tindakan yang dilakukan oknum polisi tersebut sudah di luar prosedur dan menyalahi aturan. ”Kalau ada komendan regu, ya komendan regu harus bertanggung jawab. Ini polisi. Jika dari Polres maka Kapolres harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Terkait desakan masyarakat agar Kapolres dicopot, menurut Dianto itu bukan ranah Komnas HAM, namun pihaknya akan menyampaikan ke Kapolda untuk menindaklanjuti. ”Jika perlu kita panggil juga Kapolri,” katanya.

Dia juga berjanji akan mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. ”Saya juga meminta kepada teman-teman pers agar turut mengawal ini sehingga tidak ada celah,” ujarnya sembari menambahkan akan meminta kapolda untuk melihat kasus penembakan pada 2002 silam. Dia juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menggelar pertemuan membahas masalah tersebut agar tidak berkepanjangan.