Komnas HAM Minta Polisi Periksa Bupati Bogor

JAKARTA - Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan para pekerja kafe yang tergabung dalam Forum Karyawan Sayap Kemang (FKSK), yang merasa jadi korban arogansi aparat Pemda Kabupaten Bogor. Komnas HAM segera meminta penjelasan dari Polda Jawa Barat dan Bupati Bogor, Rahmat Yasin terkait aksi pembongkaran kafe milik CV Sayap Kemang pada 10 Agustus 2010 yang lalu.

"Komnas HAM akan berkirim surat dalam minggu ini yang isinya meminta pertanggungjawaban Pemkab Bogor sehubungan dengan adanya indikasi penggusuran ini," kata Johny di gedung Komnas HAM, Senin (4/7).

Menurutnya, keterangan dari orang nomor satu di kabupaten Bogor tersebut sangat diperlukan karena dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran HAM ini. "Penjelasan dari bupati sangat penting untuk mengetahui alasan pembongkaran itu. Jangan sampai dia (Bupati Bogor) seolah-olah lari dari tanggungjawabnya sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas hal ini," ujarnya.

Bahkan Johny meminta penyidik Polda Jawa Barat untuk memeriksa Bupati Bogor karena tidak mungkin pembongkaran itu tanpa sepengetahuannya. "Kami mendorong Bupati diperiksa sebagai tersangka, karena seorang atasan tidak boleh melempar tanggungjawab. Jadi dia dikenakan pertanggungjawaban atasan," ujar Johny.