Korupsi, Alat Saling Hantam Parpol

Gara-gara Tak Ada Aturan Pendanaan Kampanye

Jumat, 06 Juli 2012 – 09:25 WIB

Belakangan, sindir Burhan, muncul respons Presiden SBY yang menganggap korupsi sebagai "perlombaan". Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, SBY menyebut masih ada partai lain yang kadernya lebih banyak terjerat kasus korupsi daripada Partai Demokrat. "Seolah-olah korupsi dilihat dari kuantitasnya," kritiknya.

Burhan khawatir konstruksi korupsi di kalangan parpol sudah bukan lagi persoalan etis, melainkan teknis semata. Artinya, pelaku korupsi sekadar dianggap "kurang ahli" atau bernasib sial. "Lama-lama korupsi menjadi amunisi parpol untuk menghantam parpol lain. Ini disebabkan konstruksinya bukan etis lagi," tegasnya.

Menurut Burhan, sepanjang tidak ada aturan pembatasan dana kampanye dalam pelaksanaan pemilu, pilpres, dan pilkada, maka masih banyak politisi, termasuk kepala daerah, yang masuk penjara karena korupsi politik. Burhan mencontohkan, dalam pelaksanaan pilkada, kepala daerah yang mendapat dana kampanye dari para cukong dan bandar besar akan menggantinya dengan barter proyek. "Akibatnya, kita berputar-putar dalam lingkaran korupsi," tandasnya.

Adanya indikasi saling sandera antarparpol dalam kasus korupsi itu dibenarkan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat serta Ketua Divisi Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Martin kembali mengingatkan tentang pidato SBY mengenai parpol yang kadernya lebih banyak terjerat kasus korupsi daripada Partai Demokrat.

JAKARTA - Lingkaran setan kasus korupsi yang melibatkan elite politik tidak akan bisa diputus tanpa mereformasi sistem pendanaan partai. Tanpa adanya

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next